SDM Guru Jadi Prioritas di Pemerataan Pendidikan

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerataan pendidikan merupakan salah satu bentuk pembangunan yang tertuang dalam SDG's atau Tingkat Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan tenaga pendidik atau guru berperan penting.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Abdul Majid usai mengikuti upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Kota Jayapura Tahun 2024 di Lapangan Karang PTC Entrop, Kota Jayapura, Papua, Kamis (2/5/2024).

Dalam Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RPJMN) 2020-2024 terdapat 7 prioritas pembangunan, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, volusi mental dan pembangunan berkebudayaan, dan memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Upaya pemerintah mengembangkan kemampuan guru agar meningkatkan kualitas mutu mendidik guna mewujudkan pemerataan pendidikan, sehingga dibutuhkan SDM guru yang berdaya saing,” ujarnya.

Arah kebijakan dan strategi nasional disusun untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, meningkatkan produktivitas daya saing, revolusi mental dan pembinaan ideology pancasila untuk memperkokoh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas, dan reformasi birokrasi dan tata kelola.

“Jadi, tentu saja menurut kami kebijakan dan pembinaan serta pendekatan melalui ajang guru penggerak. Jadi, guru dilatih selama enam bulan dengan berbagai tema yang diharapkan menjadi guru pembelajar,” ujarnya.

Pada nyatanya berbagai masalah tentang pemerataan pendidikan masih terus bergulir, diantaranya masih minimnya penyebaran sarana prasarana pendidikan, akses internet belum merata, kualitas dan kuantitas SDM tidak sebanding.

“Guru penggerak akan secara mandiri menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah baik Papua dan non Papua untuk percepatan pemerataan pendidikan, sehingga mendapatkan layanan khusus tapi sesuai ketentuan balai guru penggerak Papua,” ujarnya.

Upaya pemerataan pendidikan merupakan komitmen dan kebijakan Pemerintah Kota Jayapura bahwa pemenuhan guru-guru menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan, dan juga dukungan sarana dan prasarana kepada sekolah negeri dan swasta untuk percepatan peningkatan kualitas mutu guru.

“Banyak indikator dalam pemerataan pendidikan, seperti prestasi bukan hanya di sekolah wilayah kota tetapi juga di kampung yang harus digenjot terus menjadi tugas kami bersama stakeholder lain,” ujarnya.

Penggunaan dana Otonomi Khsus (Otsus) di Kota Jayapura ada syarat ketentuan yang harus memenuhi, karena juga ketika akan difinalisasi oleh pemerintah kota/kabupaten dipastikan memenuhi syarat oleh tim pembahas provinsi.

“Jadi, untuk pemerataan pendidikan melalui dana Otsus jelas proporsi penyalurannya baik negeri atau swasta maka penerima manfaat harus anak-anak OAP dan Port Numbay,” ujarnya.

“Untuk spesifiknya, dana Otsus yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura sebesar Rp 47 miliar, yang difokuskan untuk kualitas pemberdayaan dan peningkatan mutu anak-anak OAP dan Port Numbay, dan juga BOSDA. Sebesar 30 persen dana Otsus untuk pemerataan pendidikan,” ujarnya.

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Junus Simangunsong mengatakan bersama-sama dengan pemerintah daerah berkolaborasi melakukan fungsi advokasi dan pendampingan agar kebijakan tersebut bisa diimplementasikan di daerah dengan baik sesuai dengan norma.

“Pemerataan pendidikan banyak indikatornya, kami juga BPMP selain kurikulum juga mendampingi standar pelayanan minimal pendidikan melalui perencanaan berbasis data, dan kementerian pendidikan sudah membuka rapor yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah,” ujarnya.

Melalui rapor ini dapat dilakukan pemantauan bagian mana yang kurang dalam pelayanan pendidikan, dan berdasarkan rapor tersebut maka indikator yang kurang dilakukan pembenahan.
“Itu bagian dari upaya pemerataan pendidikan.

Kota Jayapura belum menggambarkan kondisi umum pemerataan pendidikan di Papua, karena memang secara khusus Kota Jayapura sudah berbeda dengan karakteristik di beberapa daerah di Papua,” ujarnya.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya pemerataan pendidikan di Papua adalah SDM. Untuk itu, BPMP Provinsi Papua berupaya agar pemerataan guru dan tenaga kependidikan harus dilakukan sebab penyebarannya terbatas begitu juga infrastruktur teknologi yang belum merata.

“Jadi, memang pendekatan kami di Kota Jayapura belum tentu bisa dipakai untuk layanan pendidikan di daerah lain di Papua atau asimetris, harus mencari strategi yang berbeda antara kami dan di pemerintah daerah.

Pemerataan pendidikan perlu dilakukan karena itu hak dari warga negara yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Diharapkan dengan dana Otsus dapat membuka kebijakan yang luas untuk masyarakat Papua, yaitu memberikan porsi yang lebih besar agar bisa berkontribusi menyusun strategi khususnya dalam pemerataan pendidikan.

“Jadi itu bukan hanya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tapi juga ada masukan dari masyarakat. Harapan saya melalui Kurikulum Merdeka menjadi alat untuk mentransformasikan meningkatkan kualitas pendidikan untuk membentuk manusia unggul di Papua,” ujarnya.

Kepala SMP Negeri 1 Jayapura Purnama Sinaga mengatakan yang disediakan pemerintah seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan komunitas belajar mampu meningkatkan kapasitas guru secara mandiri, dan guru harus berusaha meningkatkan kompetensinya.

“Sekolah memfasilitasi melalui kegiatan pendampingan untuk melakukan refleksi untuk mengetahui kendala. Tantangan ketika belum paham dengan materi atau tidak mau merubah untuk meningkatkan kompetensinya. Saya rasa sudah kalau untuk di Kota Jayapura (kemampuan guru dalam menunjang belajar mengajar),” ujarnya.

SMPN 1 Jayapura memfasilitasi memenuhi kebutuhan guru, seperti internet dan laptop bagi yang tidak memiliki serta waktu dan pemateri sehingga mau mengikuti kegiatan.
“Tugas administrasi itu tergantung karena ada yang harus kami siapkan untuk memenuhi kebutuhan. Saya berharap kalau boleh pendampingan terus dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan,” ujarnya.

Kepala Sekolah SMP YPPK Santu Paulus Abepura Maria Noviyanti Widiastuti mengatakan dinas pendidikan sangat mendukung untuk peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, selalu melaksanakan kegiatan dan pelatihan bagi guru.
“ Kami sendiri juga berupaya untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar, seperti pelatihan mandiri dan mendorong bapak/ibu guru melalui peningkatan Platform Merdeka Mengajar,” ujarnya.

Kendala dalam pemerataan pendidikan di Kota Jayapura yaitu guru terkadang merasa puas dengan capaian yang sudah dimiliki tanpa harus mengembangkan kemampuannya lagi, sehingga tidak mau meningkatkan diri terutama dalam kualitas mengajar.

“Kalau internet masih aman kecuali di waktu tertentu bisa mengalami gangguan tetapi untuk sekarang sudah sangat memadai. Kemampuan guru saat ini sudah menunjang untuk pelaksanaan IKM, karena kami sendiri sudah melaksanakannya selama tiga tahun dan juga merupakan sekolah penggerak angkatan pertama,” ujarnya.

“Dukungan sarana dan prasarana sangat menunjang melalui aplikasi PMM, seperti komunikasi belajar mengajar sehingga bisa berkomunikasi terkait dengan. Kalau sekarang memang cukup mendebarkan tetapi untuk keseluruhan bapak/ibu guru dan terbiasa dengan kurikulum merdeka,” ujarnya.

Dosen Teknik Geologi dan Pertambangan Universitas Cenderawasih Jayapura, Provinsi Papua, Marcelino Yonas, M.Eng mengatakan pemerataan pendidikan di level perguruan tinggi sudah cukup merata.

“Kampus negeri dan swasta yang ada di Kota Jayapura berlomba-lomba membuka program studi baru yang outputnya diharapkan dapat mendukung pengembangan SDM Papua yang unggul dan memiliki daya saing disamping memperbaiki kualitas dan mutu yang dibuktikan dengan penilaian akreditasi prodi pada kampus-kampus di Kota Jayapura pada kategori yang baik,” ujarnya.

Sementara, untuk pendidikan dasar hingga menengah didalam Kota Jayapura, bila indikatornya berdasarkan nilai dari Angka Partisipasi Murni (APM) maka dari data 2022 pada level SD 92.69 persen, SMP 74.23 persen dan SMA 67.76 persen.
“Jika dikomparasi dengan rata-rata nilai APM Nasional, hanya level SD 97.88 persen dan SMP80.89 persen yang sedikit berada dibawah level nasional. Sementara untuk level SMA sudah melewati nilai rata-rata APM Nasional 61.67 persen,” ujarnya.

Pemerataan pendidikan masih menjadi masalah di Papua dipengaruhi beberapa faktor, yang utama tentunya terkait kondisi geografis setiap tempat di Papua sangat bervariasi dan cenderung berada pada topografi yang sulit dijangkau walaupun pembangunan infrastruktur yang beberapa tahun terakhir cukup masih dilakukan oleh pemerintah, namun masih belum dianggap mampu menjangkau hingga pelosok Papua.

“Faktor berikut adalah distribusi tenaga guru hingga ke pedalaman Papua yang tidak merata dimana kebanyakan tenaga pendidik hanya terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja. Hal lain adalah kualitas tenaga pendidik yang baik dan adaptif terhadap kondisi dan situasi ditempat bertugas serta kemampuan menginterpretasi inovasi-inovasi kurikulum dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Faktor lainnya adalah kenyataan bahwa ada juga lulusan pendidikan guru dari perguruan tinggi yang memilih menjadi ASN birokrasi ketimbang menjadi tenaga pengajar di Papua yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas tenaga pendidik di Papua. Faktor terakhir yang menjadi paling penting adalah faktor keamanan terhadap kelompok-kelompok bersenjata yg secara langsung melumpuhkan pendidikan di pedalaman di Papua.

“Sebenarnya, banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Papua, namun dibutuhkan sinergitas yang baik antara kementrian atau dinas terkait dalam menunjang pemerataan pendidikan hingga ke pelosok Papua disamping perbaikan kesejahteraan dan jaminan keamanan bagi para tenaga pendidik yg mengabdikan dirinya di tanah Papua terlebih khusus yang berada di pedalaman Papua,” ujarnya.

Di level perguruan tinggi, sangat dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pihak kampus  dalam mendukung peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Papua melalui dukungan biaya riset dan pemberian beasiswa S2 dan S3 bagi tenaga pendidik dan dosen pada perguruan tinggi di Tanah Papua.

Di level pendidikan dasar menengah, pemerintah juga perlu mendukung peningkatan kualitas tenaga guru dengan pemberian beasiswa untuk studi lanjut guna memperkuat kapasitas dr tenaga guru di.papua. Hal lain yang perlu dilakukan adalah penguatan regulasi tentang pemerataan distribusi tenaga pendidik        (guru) di seluruh pelosok Papua(papuaterbit.id)