Anugrah Pata Sebut Mitigasi Kerawanan Pilkada Papua Penting

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua, menggelar Rapat Koordinasi Dengan Stakeholder “Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 di Provinsi Papua” pada Selasa (17/09/24). 

Pada kesempatan ini Bawaslu Provinsi Papua menggandeng pegiat Pemilu, Anugrah Pata sebagai narasumber. Anugrah menyampaikan dirinya memetakan potensi kerawanan dalam 6 kategori, yakni berdasarkan aktor atau pihak yang berpotensi menjadi pelaku, berdasarkan pihak yang berpotensi menjadi sasaran atau korban, berdasarkan modus atau cara yang digunakan, berdasarkan tahapan atau sub tahapan pemilihan, berdasarkan wilayah atau area yang berdampak dan berdasarkan akibat atau dampak yang ditimbulkan.

Dalam kerawanan berdasarkan actor ia menempatkan penyelenggara pemilu pada urutan pertama, disusul oleh peserta pemilihan, pemerintah, TNI/POLRI dan masyarakat pemilih.

“Aktor disini saya tempatkan penyelenggara pemilu sebagai urutan pertama. Saya tempatkan pertama karena Bawaslu dan KPU ini kan ibaratnya panitia, otomatis penyelenggara pemilu ini berpotensi jadi aktor atau pihak yang melanggar”, ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan dalam kerawanan berdasarkan korban penyelenggara pemilu kembali menempati urutan pertama disusul ASN/Kepala Desa, peserta pemilihan dan masyarakat. Ia menuturkan penyelenggara kerap mendapatkan ancaman dari pihak-pihak tertentu dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada.

Kerawanan berdasarkan modus atau cara yang digunakan dapat dilakukan lewat rayuan atau iming-iming uang atau materi, pemberian atau perpanjangan jabatan, mengikutsertakan penyelenggara Ad-hoc sebagai tim sukses, perekrutan penyelenggara yang tidak berdasar kemampuan, jual beli dokumen, pengkondisian dokumen atau prosedur pungut hiutng dan rekapitulasi tingkat distrik dan kabupaten/kota serta rekayasa isu dan konflik.

Ia juga menyampaikan tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung merupakan tahapan yang paling rawan terjadi pelanggaran. Seluruh wilayah berpotensi terjadinya pelanggaran dalam pilkada khususnya wilayah yang saling berbatas administrasi dan wilayah terisolir yang sulit dijangkau.

Menutup pemaparannya, Anugrah berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat saling bersinergi untuk mewujudkan Pilkada.

“Bawaslu dan KPU ibarat tiang besar, kita semua masyarakat, parpol, masyarakat adat, komunitas ini merupakan tiang-tiang kecil. Kita harus komitmen dengan diri kita untuk menopang tiang besar penyelenggaraan pemilu ini,” tutupnya. (Bawaslu Papua)