Prabowo Gelar Rapat Internal Bahas Masalah Pertanahan

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang. Nusron tiba di istana sekitar pukul 12.45 WIB, namun ia menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai agenda pembahasan sebelum rapat dimulai.

Ketika ditanya oleh awak media mengenai isi pertemuan, Nusron mengatakan, "Ya, topik pembahasannya nanti setelah keluar dari sana. Masa dipanggil bapak presiden belum ada pembahasan sudah kamu tanya," ujarnya sambil tersenyum. Nusron, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, menegaskan bahwa tidak ada isu khusus selain pekerjaan rutin kementerian yang akan dibahas.

Sebelum menghadiri pertemuan dengan Presiden, Nusron baru saja mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI pada Rabu, 30 Oktober 2024. Dalam kesempatan tersebut, ia melaporkan capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Per Oktober 2024, sebanyak 119 juta bidang tanah di Indonesia telah berhasil terdaftar, sementara sekitar 8 juta bidang tanah lainnya masih perlu diselesaikan untuk mencapai target nasional.

Nusron juga menjelaskan mengenai Hak Pengelolaan (HPL) atas area penggunaan lain di Indonesia, yang mencakup 70,4 juta hektar. "Kalau yang hutan itu, plus minus sekali lagi karena datanya beda-beda, ada sekitar 125 juta bidang," tambah Nusron.

Selain Nusron, rapat internal yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo itu dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara lainnya, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh.

Dalam rapat ini, permasalahan pertanahan menjadi topik utama diskusi. Presiden Prabowo menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat maksimal bagi rakyat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat tersebut menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pertanian dan pertanahan untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Ia mendorong optimalisasi lahan pertanian yang ada dan percepatan distribusi lahan kepada petani. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam penyelesaian sengketa tanah. (Evu)